KONSEP
DAN PRINSIP AKUNTANSI MENURUT PRESPEKTIF ISLAM
A. Pengertian
akuntansi syariah
Akuntansi yang merupakan cabang ilmu
ekonomi yang saat ini sangat pesat perkembangannya disemua sektor baik swasta
maupun publik, ternyata konsep dasarnya telah diperkenalkan oleh Al- Quran,
jauh sebelum Lucas Pacioli (dikenal dengan “Bapak Akuntansi”) memperkenalkan
konsep akuntasi double-entry bookkeeping dalam salah satu buku yang ditulisnya
pada tahun 1494. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 282 di
atas, Allah secara garis besar telah menggariskan konsep akuntansi yang
menekankan pada pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Tujuan perintah dalam
ayat tersebut jelas sekali untuk menjaga keadilan dan kebenaran yang menekankan
adanya pertanggung jawaban.
Dengan kata lain, Islam menganggap bahwa
transaksi ekonomi (muamalah) memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi,
sehingga adanya pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti (hitam di atas
putih), menggunakan saksi (untuk transaksi yang material) sangat diperlukan
karena dikhawatirkan pihak-pihak tertentu mengingkari perjanjian yang telah
dibuat. Untuk itulah pembukuan yang disertai penjelasan dan persaksian terhadap
semua aktivitas ekonomi keuangan harus berdasarkan surat-surat bukti berupa: faktur,
nota, bon kuitansi atau akta notaries untuk menghindari perselisihan antara
kedua belah pihak. Dan tentu saja adanya sistem pelaporan yang komprehensif
akan memantapkan manajemen karena semua transaksi dapat dikelola dengan baik
sehingga terhindar dari kebocoran-kebocoran. Menariknya lagi, penempatan ayat
tersebut sangat relevan dengan sifat akuntansi, karena ditempatkan pada surat
Al-Baqarah yang berarti sapi betina yang sebenarnya merupakan lambang komoditas
ekonomi.
Akuntansi
Syari’ah jika ditinjau dari secara etimologi , kata akuntansi berasal dari
bahasa inggris, accounting, dalam bahasa Arabnya disebut “ Muhasabah” yang
berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah atau wazan yang lain adalah hasaba,
hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata,
atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat
dalam pembukuan tertentu
Menurut Sofyan
S. Harahap dalam ( Akuntansi Social ekonomi dan Akuntansi Islam hal 56 )
mendefinisikan :” Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah
penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua
versi, Akuntansi syariah yang yang secara nyata telah diterapkan pada era
dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW,
Khulaurrasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua Akuntansi syariah yang
saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai (
dihegemony) oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua
jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada
pada masanya. Tentu akuntansi adalah produk masanya yang harus mengikuti
kebutuhan masyarakat akan informasi yang disuplinya”
B.
Prinsip dalam Akuntansi Syariah
Nilai
pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem
akuntansi syari’ah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip
dasar yang universal dalam operasional akuntansi syari’ah. Apa makna yang
terkandung dalam tiga prinsip umum tersebut? Berikut uraian ketiga prinsip yang
terdapat dalam surat Al-Baqarah: 282.
Prinsip
Pertanggungjawaban
Prinsip
pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi
dikalangan masyarakat muslim.Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsepamanah.
Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sag
Khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai
khalifah dimuka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan
fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau
menunaikan amanah.
Banyak ayat Al-quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia
sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi
adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan
pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak
yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan
akuntansi.
Prinsip
Keadilan
Jika ditafsirkan lebih
lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan
transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting
dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang
secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu
pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap
aspek kehidupannya.
Dalam konteks
akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara
sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan
dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 100
juta maka akuntansi (perusahaan akan mencatatnya dengan jumlah yang sama;
Dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan.
Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua
pengertian, yaitu: Pertama adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu
kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini,
informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan
masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak
pada nilai-nilai etika/syari’ah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih
merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap
bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih
baik.
Prinsip
Kebenaran
Prinsip
kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan.
Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada
masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan
dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat
menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan
transaksi-transaksi ekonomi.
Kebenaran
dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dengan kelebathilan.
Namun, barangkali ada pertanyaan dalam diri kita, siapakah yang berhak
menentukan kebenaran? Untuk hal ini tampaknya kita masih terkendala, namun
sebagian muslim, selayaknya kita tidak risau atas hal tersebut. Sebab
Al-Qur’antelah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan
kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu
C. Pendekatan
dalam Akuntansi Syariah
Pendekatan yang ada dalam akuntansi syari’ah ini ditinjau dari pendekatan
tradisional yang telah dapat diterima lebih tinggi disbanding pendekatan baru.
Beberapa pendekatan tradisional adalah :
1. Pendekatan
Nonteoritis,praktis, atau pragmatis
2. Pendekatan
teoritis
3. Deduktif
4. Induktif
5. Etis
6. Sosiologis
7. Ekonomis
Pendekatan Nonteoritis, praktis, atau
pragmatis
Pendekatan nonteoritis adalah suatu
pendekatan pragmatis (atau praktis) dan suatu pendekatan otoriter. Pendekatan
pragmatis adalah pembentukan suatu teori yang berciri khas sesuai dengan
praktik senyatanya, dan pembentukan teori tersebut mempunyai kegunaan ditinjau
dari segi cara penyelesaian yang pragtis sebagaimana yang diusulkan. Menurut
pendekatan ini, teknik dan prinsip akuntansi harus dipilih karena kegunaannya
bagi pemakai informasi akuntansi dan relevansinya tergadap proses pengambilan
keputusan. Kegunaan atau faedah mengandung arti bahwa” sesuatu sifat yang
menjadi sesuatu bermanfaat untuk membantu atau mempermudah mencapai tujuan yang
dimagsudkannya.
Pendekatan otoriter adalah adalah perumusan
suatu teori akuntansi, yang umumnya digunakan oleh organisasi professional,
dengan menerbitkan pernyataan sebagai peraturan praktik akuntansi. Oleh karena
pendekatan otoriter juga berusaha memberikan cara penyelesaian yang praktis.
Kedua pendekatan ini beranggapan bahwa teori akuntansi dengan teknik akuntansi
yang dihasilkan harus didasarkan pada kegunaan akhir laporan keuangan jika
akuntansi menghendaki mempunyai satu fungsi yang bermanfaat. Dengan kata lain
suatu teori yang tanpa konsekwensi praktis merupakan teori yang buruk.
Pendekatan
Deduktif
Pendekatan
deduktif adalah pendekatan yang digunakan dalam membentuk teori yang dimulai
dari dalil-dalil dasar tindakan-tindakan dasar untuk mendapatkan kesimpulamn
logis tentang pokok yang sedang dipertimbangkan. Jika diterapkan dalan
akuntansi, maka pendekatan deduktif dimulai dengan dalil dasar akuntansi atau
alaan dasar akuntansi dan tindakan dasar akuntansi untuk mendapatkan prinsip
akuntansi dengan cara yang logis yang bertindak sebagai penentun dan dasar
pengembangan teknik akuntansi.
Pendekatan ini
berjalan dari umum (dalil dasar tentang lingkungan akuntansi) ke khusus
(pertama ke prinsip akuntansi, dan kedua pada teknik akuntansi). Apabila pada
saat ini kita beranggapan, bahwa dalil dasar tentang lingkungan akuntansi
terdiri dari tujuan dan pernyataan, maka langkah yang digunakan bagi pendekatan
deduktif akan meliputi sebagai berikut:
1.
Menetapkan “tujuan” laporan keuangan
2.
Memilih “aksioma” akuntansi
3.
Memperoleh “prinsip” akuntansi
4.
Mengembangkan “teknik” akuntansi.
Oleh karena itu, menurut
teori akuntansi yang diperoleh secara deduktif, teknik ini berkaitan dengan
prinsip dan aksioma serta menurut suatu cara yang sedemikian rupa sehingga
apabila prinsip dan oksioma serta tujuan benar, maka teknik pun harus menjadi benar.
Struktur teoritis akuntansi ditetapkan menurut rangkaian tujuan, aksioma,
prinsip, teknik yang bertumpu pada suatu perumusan tujuan akuntansi yang tepat.
Dalam hal ini diperlukan juga suatu perumusan tujuan akuntansi yang tepat.
Dalam hal ini diperlukan juga suatu pengujian yang tepat terhadap suatu teori
yang dihasilkan.
1.
Pendekatan Induktif
Pendekatan
induktif terhadap pembentukan suatu teori dimulai dari pengamatan dan
pengukuran serta menuju kea rah kesimpulan yang digeneralisasi. Apabila diterapkan
pada akuntansi, maka pendekatan induktif dimulai dari pengamatan informasi
keuangan perusahaan, dan hasilnya untuk disimpulkan, atas dasar hubungan
kejadian, kesimpulan dan prinsip akuntansi. Penjelasan-penjelasan deduktif
dikatakan berjalan dari khusus menuju kea rah umum. Pendekatan induktif pada
suatu teori melibatkan empat tahap:
a.
Pengamatan dan pencatatan seluruh pengamatan;
b.
Analisis dan pengklasifikasian pengamatan tersebut untuk mencari hubungan yang
berulang kali yaknihubungan yang sama dan serupa;
c.
Pengambilan generalisasi dan prinsip akuntansi induktif dari pengamatan
tersebut yang menggambarkan hubungan yang berulang terjadi;
d.
Pengujian generalisasi
Tidaklah seperti halnya dengan masalah pengambilan keputusan secara deduksi,
kebenaran atau kepalsuan dalil tidak tergantung pada dalil lain tetapi harus
dibuktikan secara empiris.sedangkan dalam hal induksi, kebenaran dalil
tergantung pada pengamatan kejadian yang cukup memadai dari hubungan yang berulang
kali terjadi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau beberapa penulis
induktif terkadang mengemukakan pemikiran deduktif, dan penulis deduktif
terkadang mengemukakan pemikiran induktif. Juga menarik perhatian untuk
diperhatikan bahwa ketika Littleton, seorang teoritis induktif, dan Paton
seorang teoritikus deduktif bekerja sama, hasilnya bersifat campuran, yang
membuktikan suatu perpaduan antara dua pendekatan.
2.
Pendekatan Etis
Inti dasar
pendekatan etis adalah terdiri atas konsep-konsep keadilan, kejujuran,
kebenaran, serta kewajaran. Konsep tersebut digunakan oleh D. R Scott sebagai
criteria utama untuk perumusan suatu teori akuntansi. Ia menyatakan perlakuan
yang “justice” dengan perlakuan yang setara atau sama (equitable), terhadap seluruh
pihak yang berkepentingan, menyamakan laporan akuntansi yang “truth” dengan
laporan akuntansi yang true dan accurate tanpa kesalahan penyajian; dan
menyamakan “fairness” dengan penyajian yang fair, unbiased, dan impartical.
Spacek satu
langkah lebih maju dalam rangka menegaskan keunggulan konsep kewajaran:
Suatu pembahasan
tentang aktiva kewajiban, penghasilan, dan biaya belumlah saatnya dan tidak ada
gunanya sebelum menentukan prinsip dasar yang akan menghasilkan suatu penyajian
data yang wajar dalam bentuk akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kewajaran
akuntansi dan laporan ini harus ada dan untuk masyarakat tersebut mewakili
berbagai golongan masyarakat kita
Kewajaran merupakan suatu tujuan yang diperlukan sekali dalam pembentukan suatu
teori akuntansi apabila apapun yang dipaksakan pada dasarnya dapat dibuktikan
secara logis atau secara empiris dan apabila dioperasikan melaliu suatu
definisi yang memadai dan melalui pengenalan sifat-sifatnya.
3.
Pendekatan Sosiologis
Pendekatan sosiologis
perumusan suatu teori akuntansi menekankan pengaruh social terhadap teknik
akuntansi. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan etis yang memusatkan pada
suatu konsep kewajaran yang lebih luas, yakni kesejahteraan social. Menurut
pendekatan sosiologis, suatu prinsip atau teknik akuntansi akan bermanfaat bagi
pertimbangan kesejahteraan social. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan
sosiologis menganggap eksistensi “nilai-nilai social yang terbentuk” yang dapat
dipergunakan sebagai criteria penentuan teori akuntansi.
Pendekatan sosiologis
dalam perumusan teori akuntansi telah membantu evolusi suatu cabang ilmu
akuntansi baru, yang disebut Akuntansi Sosio-ekonomi. Tujuan utama
sosio-ekonomi adalah mendorong badan usaha berfungsi dalam suatu system pasar
bebas untuk mempertanggungjawabkan aktivitas produksi sendiri terhadap
lingkungan social melaliu pengukuran, internalisasi, dan pengungkapan dalam
laporan keuangan. Bertahun-tahun perhatian terhadap cabang ilmu tersebut
semakin meningkat akibat meningkatnya dukungan terhadap tanggung jawab social,
yang menitikberatkan pada “ukuran social” tergantung pada “nilai-nilai social,”
dan memenuhi suatu criteria kesejahteraan social, kemungkinan akan memainkan
suatu peran penting dalam perumusan suatu teori akuntansi di masa yang akan
datang.
4.
Pendekatan Ekonomis
Pendekatan
ekonomi terhadap suatu perumusan suatu teori akuntansi menitikberatkan
pengendalian perilaku indicator makroekonomi yang diakibatkan oleh pemakaian
berbagai teknik akuntansi. Sementara pendekatan etis memfokuskan pada konsep
“kesejahteraan social,” pendekatan ekonomi memfokuskan pada konsep
“kesejahteraan ekonomi umum”. Menurut pendekatan ini, pemilihan teknik
akuntansi yang berbeda tergantung pada pengaruhnya terhadap kebaikan perekonomian
nasional. Swedia merupakan contoh yang lazim sebagai Negara yang menyesuaikan
kebijakan akuntansinya dengan kebijakan makroekonomi laainnya. Lebih tegasnya,
pemilihan teknik akuntansi akan tergantung kepada situasi ekonomi tertentu.
Missal metode masuk terakhir keluar pertama (last In First Out-LIFO) akan
menjadi teknik akuntansi yang lebih menarik dalam suatu periode inflasi yang
terus berlangsung. Selama periode inflasi, metode MTKP atau LIFO dianggap
menciptakan pendapatan bersih tahunan yang lebih rendah karena menanggung lebih
tinggi biaya yang semakin membumbung bagi barang-barang yang terjual disbanding
menurut metode masuk pertama keluar pertama (First In First Out-FIFO) ataupun
metode rata-rata biaya (average cost)
Oleh karena
itu, dalam rangka penentuan norma akuntansi, petimbangan-pertimbangan yang
dinyatakan oleh pendekatan ekonomi lebih bersifat ekonomis daripada
operasional. Walaupun di masa lalu telah ada kepercayaan pada akuntansi teknis,
namun perkembangan akuntansi teknis, namun perkembangan waktu memaksa agar
penentuan norma mencakup kepentingan ekonomi dan social.
D. Aliran dalam
Akuntansi Syariah
Perkembangan akuntansi syari’ah saat ini menurut
Mulawarman (2006; 2007a; 2007b; 2007c) masih menjadi diskursus serius di
kalangan akademisi akuntansi. Diskursus terutama berhubungan dengan pendekatan
dan aplikasi laporan keuangan sebagai bentukan dari konsep dan teori
akuntansinya. Perbedaan-perbedan yang terjadi mengarah pada posisi diametral
pendekatan teoritis antara aliran akuntansi syari’ah pragmatis dan idealis.
1. Akuntansi Syariah
Aliran Pragmatis
Aliran akuntansi pragmatis lanjut Mulawarman (2007a)
menganggap beberapa konsep dan teori akuntansi konvensional dapat digunakan
dengan beberapa modifikasi (lihat juga misalnya Syahatah 2001; Harahap 2001;
Kusumawati 2005 dan banyak lagi lainnya). Modifikasi dilakukan untuk
kepentingan pragmatis seperti penggunaan akuntansi dalam perusahaan Islami yang
memerlukan legitimasi pelaporan berdasarkan nilai-nilai Islam dan tujuan
syari’ah. Akomodasi akuntansi konvensional tersebut memang terpola dalam
kebijakan akuntansi seperti Accounting and Auditing Standards for Islamic
Financial Institutions yang dikeluarkan AAOIFI secara internasional dan PSAK
No. 59 atau yang terbaru PSAK 101-106 di Indonesia. Hal ini dapat dilihat
misalnya dalam tujuan akuntansi syari’ah aliran pragmatis yang masih berpedoman
pada tujuan akuntansi konvensional dengan perubahan modifikasi dan penyesuaian
berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. Tujuan akuntansi di sini lebih pada
pendekatan kewajiban, berbasis entity theory dengan akuntabilitas terbatas.
Bila kita lihat lebih jauh, regulasi mengenai bentuk
laporan keuangan yang dikeluarkan AAOIFI misalnya, disamping mengeluarkan
bentuk laporan keuangan yang tidak berbeda dengan akuntansi konvensional
(neraca, laporan laba rugi dan laporan aliran kas) juga menetapkan beberapa
laporan lain seperti analisis laporan keuangan mengenai sumber dana untuk zakat
dan penggunaannya; analisis laporan keuangan mengenai earnings atau
expenditures yang dilarang berdasarkan syari’ah; laporan responsibilitas sosial
bank syari’ah; serta laporan pengembangan sumber daya manusia untuk bank
syari’ah. Ketentuan AAOIFI lebih diutamakan untuk kepentingan ekonomi,
sedangkan ketentuan syari’ah, sosial dan lingkungan merupakan ketentuan
tambahan. Dampak dari ketentuan AAOIFI yang longgar tersebut, membuka peluang perbankan
syari’ah mementingkan aspek ekonomi daripada aspek syari’ah, sosial maupun
lingkungan. Sinyal ini terbukti dari beberapa penelitian empiris seperti
dilakukan Sulaiman dan Latiff (2003), Hameed dan Yaya (2003b), Syafei, et al.
(2004).
Penelitian lain dilakukan Hameed dan Yaya (2003b) yang
menguji secara empiris praktik pelaporan keuangan perbankan syari’ah di
Malaysia dan Indonesia. Berdasarkan standar AAOIFI, perusahaan di samping
membuat laporan keuangan, juga diminta melakukan disclose analisis laporan
keuangan berkaitan sumber dana zakat dan penggunaannya, laporan responsibilitas
sosial dan lingkungan, serta laporan pengembangan sumber daya manusia. Tetapi
hasil temuan Hameed dan Yaya (2003b) menunjukkan bank-bank syari’ah di kedua
negara belum melaksanakan praktik akuntansi serta pelaporan yang sesuai standar
AAOIFI.
Syafei, et al. (2004) juga melakukan penelitian praktik
pelaporan tahunan perbankan syari’ah di Indonesia dan Malaysia. Hasilnya,
berkaitan produk dan operasi perbankan yang dilakukan, telah sesuai tujuan
syari’ah (maqasid syari’ah). Tetapi ketika berkaitan dengan laporan keuangan
tahunan yang diungkapkan, baik bank-bank di Malaysia maupun Indonesia tidak
murni melaksanakan sistem akuntansi yang sesuai syari’ah. Menurut Syafei, et al.
(2004) terdapat lima kemungkinan mengapa laporan keuangan tidak murni
dijalankan sesuai ketentuan syari’ah. Pertama, hampir seluruh negara muslim
adalah bekas jajahan Barat. Akibatnya masyarakat muslim menempuh pendidikan
Barat dan mengadopsi budaya Barat. Kedua, banyak praktisi perbankan syari’ah
berpikiran pragmatis dan berbeda dengan cita-cita Islam yang mengarah pada
kesejahteraan umat. Ketiga, bank syari’ah telah establish dalam sistem ekonomi
sekularis-materialis-kapitalis. Pola yang establish ini mempengaruhi
pelaksanaan bank yang kurang Islami. Keempat, orientasi Dewan Pengawas Syari’ah
lebih menekankan formalitas fiqh daripada substansinya. Kelima, kesenjangan
kualifikasi antara praktisi dan ahli syari’ah. Praktisi lebih mengerti sistem
barat tapi lemah di syariah. Sebaliknya ahli syariah memiliki sedikit
pengetahuan mengenai mekanisme dan prosedur di lapangan.
2. Akuntansi Syari’ah Aliran Idealis
Aliran Akuntansi Syari’ah Idealis di sisi lain melihat
akomodasi yang terlalu “terbuka dan longgar” jelas-jelas tidak dapat diterima.
Beberapa alasan yang diajukan misalnya, landasan filosofis akuntansi
konvensional merupakan representasi pandangan dunia Barat yang kapitalistik,
sekuler dan liberal serta didominasi kepentingan laba (lihat misalnya Gambling
dan Karim 1997; Baydoun dan Willett 1994 dan 2000; Triyuwono 2000a dan 2006;
Sulaiman 2001; Mulawarman 2006a). Landasan filosofis seperti itu jelas
berpengaruh terhadap konsep dasar teoritis sampai bentuk teknologinya, yaitu
laporan keuangan. Keberatan aliran idealis terlihat dari pandangannya mengenai
Regulasi baik AAOIFI maupun PSAK No. 59, serta PSAK 101-106, yang dianggap
masih menggunakan konsep akuntansi modern berbasis entity theory (seperti
penyajian laporan laba rugi dan penggunaan going concern dalam PSAK No. 59) dan
merupakan perwujudan pandangan dunia Barat. Ratmono (2004) bahkan melihat
tujuan laporan keuangan akuntansi syari’ah dalam PSAK 59 masih mengarah pada
penyediaan informasi. Yang membedakan PSAK 59 dengan akuntansi konvensional, adanya
informasi tambahan berkaitan pengambilan keputusan ekonomi dan kepatuhan
terhadap prinsip syari’ah. Berbeda dengan tujuan akuntansi syari’ah
filosofis-teoritis, mengarah akuntabilitas yang lebih luas (Triyuwono 2000b;
2001; 2002b; Hameed 2000a; 2000b; Hameed dan Yaya 2003a; Baydoun dan Willett
1994).
Konsep dasar teoritis akuntansi yang dekat dengan nilai
dan tujuan syari’ah menurut aliran idealis adalah Enterprise Theory (Harahap
1997; Triyuwono 2002b), karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas.
Meskipun, dari sudut pandang syari’ah, seperti dijelaskan Triyuwono (2002b)
konsep ini belum mengakui adanya partisipasi lain yang secara tidak langsung
memberikan kontribusi ekonomi. Artinya, lanjut Triyuwono (2002b) konsep ini
belum bisa dijadikan justifikasi bahwa enterprise theory menjadi konsep dasar
teoritis, sebelum teori tersebut mengakui eksistensi dari indirect
participants.
Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam VAS,
Triyuwono (2001) dan Slamet (2001) mengusulkan apa yang dinamakan dengan
Shari’ate ET. Menurut konsep ini stakeholders pihak yang berhak menerima
pendistribusian nilai tambah diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu direct
participants dan indirect participants. Menurut Triyuwono (2001) direct
stakeholders adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan, yang
terdiri dari: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah,
dan lain-lainnya. Indirect stakeholders adalah pihak yang tidak terkait
langsung dengan bisnis perusahaan, terdiri dari: masyarakat mustahiq (penerima
zakat, infaq dan shadaqah), dan lingkungan alam (misalnya untuk pelestarian
alam).
3. Komparasi Antara Aliran Idealis dan
Pragmatis
Kesimpulan yang dapat ditarik dari perbincangan mengenai
perbedaan antara aliran akuntansi syari’ah pragmatis dan idealis di atas
adalah, pertama, akuntansi syari’ah pragmatis memilih melakukan adopsi konsep
dasar teoritis akuntansi berbasis entity theory. Konsekuensi teknologisnya
adalah digunakannya bentuk laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi
dan laporan arus kas dengan modifikasi pragmatis. Kedua, akuntansi syari’ah
idealis memilih melakukan perubahan-perubahan konsep dasar teoritis berbasis
shari’ate ET. Konsekuensi teknologisnya adalah penolakan terhadap bentuk
laporan keuangan yang ada; sehingga diperlukan perumusan laporan keuangan yang
sesuai dengan konsep dasar teoritisnya. Untuk memudahkan penjelasan perbedaan
akuntansi syari’ah aliran pragmatis dan idealis, silakan lihat gambar berikut:
E. Persamaan
dan perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional
Persamaan kaidah
Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut:
1.
Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi;
2.
Prinsip penahunan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan
keuangan;
3.
Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
4.
Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
5.
Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost
(biaya);
6.
Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan;
7.
Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan
Sedangkan
perbedaannya, menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi
Islam, antara lain, terdapat pada hal-hal sebagai berikut:
1.
Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau
harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud
dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam
menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan
melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang
dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;
2.
Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu
modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di
dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash)
dan harta berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik
dan barang dagang;
3.
Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama
kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara
untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagi sumber harga atau
nilai;
4.
Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari
menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang
bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan
cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku
serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko;
5.
Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang,
modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam
konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal
dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib
menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha
menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh
para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra
usaha atau dicampurkan pada pokok modal;
6.
Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya
jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika
adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual
maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk
menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.
D. Konsepsi Pelaporan Keuangan
Karena akuntansi konvensional
yang dikenal saat ini diilhami dan berkembang berdasarkan tata nilai yang ada
dalam masyarakat barat, maka kerangka konseptual yang dipakai sebagai dasar
pembuatan dan pengambangan standar akuntansi berpihak kepada kelompok
kepentingan tertentu.
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Agar informasi keuangan yang disajikan bermanfaat bagi para pemakai, maka proses penyajiannya harus berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. Dalam merumuskan standar akutansi, diperlukan acuan teoritikal yang dapat diterima umum, sehingga standar akuntansi yang diterapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik akuntansi yang berlangsung. Acuan teoritikal ini disebut kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan.
Fenomena kegagalan akuntansi konvensional dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan informasi keuangan yang benar, jujur dan adil, meningkatkan kesadaran di kalangan intelektual muslim akan perlunya pengetahuan akuntansi yang islami. Perumusan kembali kerangka konseptual pelaporan keuangan dengan mendasarkan pada prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Mengingat akuntansi syariah sesuai dengan fitrah (kecenderungan) manusia yang menghendaki terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial.
Islam yang disampaikan Rasulullah saww melingkupi seluruh alam yang tentunya mencakup seluruh umat manusia. Di sinilah perbedaan antara paham akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Paham akuntansi konvensional hanya mementingkan kaum pemilik modal (kapitalis), sedangkan akuntansi syariah bukan hanya mementingkan manusia saja, tetapi juga seluruh makhluk di alam semesta ini.
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Agar informasi keuangan yang disajikan bermanfaat bagi para pemakai, maka proses penyajiannya harus berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. Dalam merumuskan standar akutansi, diperlukan acuan teoritikal yang dapat diterima umum, sehingga standar akuntansi yang diterapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik akuntansi yang berlangsung. Acuan teoritikal ini disebut kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan.
Fenomena kegagalan akuntansi konvensional dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan informasi keuangan yang benar, jujur dan adil, meningkatkan kesadaran di kalangan intelektual muslim akan perlunya pengetahuan akuntansi yang islami. Perumusan kembali kerangka konseptual pelaporan keuangan dengan mendasarkan pada prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Mengingat akuntansi syariah sesuai dengan fitrah (kecenderungan) manusia yang menghendaki terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial.
Islam yang disampaikan Rasulullah saww melingkupi seluruh alam yang tentunya mencakup seluruh umat manusia. Di sinilah perbedaan antara paham akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Paham akuntansi konvensional hanya mementingkan kaum pemilik modal (kapitalis), sedangkan akuntansi syariah bukan hanya mementingkan manusia saja, tetapi juga seluruh makhluk di alam semesta ini.
